Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Bunyi ini mengikuti perubahan oleh SEOJK 32/SEOJK.05/2022, romawi:I/angka 4/angka 2.
2. Permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan bagi PSP atau Pengendali Perusahaan Perasuransian yang merupakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a atau permasalahan integritas dan/atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.1. adalah permasalahan yang terkait dengan:
a. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran dari suatu ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya, antara lain:
1) pencatatan palsu dan/atau transaksi fiktif baik yang dilakukan pada sisi aset maupun liabilitas LJKNB termasuk transaksi pada rekening administratif;
2) penetapan asumsi aktuaria yang tidak wajar;
3) penggelapan atau manipulasi;
4) praktik pembukuan dan/atau laporan keuangan LJKNB yang tidak benar;
5) pembobolan teknologi sistem informasi LJKNB; dan
6) menyembunyikan, merusak, dan/atau menghilangkan catatan pembukuan dan/atau dokumen pendukung transaksi atau catatan pembukuan LJKNB;
b. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, Pihak Utama, pegawai LJKNB, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan LJKNB, antara lain;
1) penjualan dan/atau pembelian aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi milik LJKNB dengan harga yang tidak wajar dibandingkan harga pasar;
2) pemberian fasilitas dan/atau gaji yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tidak wajar kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas Syariah, pegawai dan/atau pihak lain;
3) pemberian tarif premi kepada tertanggung atau suku bunga pembiayaan kepada debitur secara tidak wajar;
4) pemberian suku bunga pinjaman yang diterima maupun kupon atas surat berharga yang diterbitkan kepada kreditur secara tidak wajar;
5) persetujuan klaim asuransi atau penjaminan dengan prosedur dan nilai yang tidak wajar;
6) pemberian komisi kepada pihak lain secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha;
7) penerimaan fee secara tidak wajar sehubungan dengan penyelenggaraan aktivitas usaha; dan
8) tindakan yang memanfaatkan LJKNB untuk membiayai kepentingan sendiri dan/atau kelompok usahanya secara melawan hukum;
c. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJKNB yang baik, antara lain:
1) praktik manajemen pengelolaan utang dan/atau kewajiban yang tidak sehat;
2) pemasaran produk dan/atau melakukan kegiatan yang belum mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
3) pembelian atau pelepasan aset termasuk aset dalam bentuk instrumen investasi yang tidak memperhatikan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
4) penyediaan dana kepada pihak, sektor, dan/atau kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5) penutupan asuransi, penyaluran pembiayaan, dan/atau penerimaan penjaminan yang tidak dilakukan dengan prosedur yang memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko;
d. tindakan-tindakan baik secara langsung dan tidak langsung berupa memengaruhi dan/atau menyuruh Pihak Utama Pengurus, Pihak Utama Pejabat, dan/atau pegawai LJKNB yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip syariah di sektor jasa keuangan syariah, antara lain:
1) pelaksanaan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
2) penggunaan akad yang tidak sesuai dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia; dan
3) penempatan aset pada instrumen investasi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah;
e. terbukti melakukan tindak pidana yang telah diputus oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu:
1) tindak pidana di sektor jasa keuangan;
2) tindak pidana kejahatan yaitu tindak pidana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau yang sejenis KUHP di luar negeri dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
3) tindak pidana lainnya dengan ancaman hukuman pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih, antara lain korupsi, pencucian uang, narkotika/psikotropika, penyelundupan, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, pemalsuan uang, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan, dan perikanan;
f. menyebabkan LJKNB mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha LJKNB dan/atau dapat membahayakan industri jasa keuangan, antara lain tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan LJKNB dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya;
g. tidak melaksanakan perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
h. memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet di LJK dan/atau menjadi pengendali, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara dari perusahaan yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet, tidak termasuk kredit dan/atau pembiayaan macet yang berasal dari annual fee, biaya administrasi, dan/atau tagihan lainnya yang bukan berasal dari transaksi pemakaian kartu kredit;
i. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota direksi, anggota dewan komisaris, atau yang setara, yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau dicabut izin usahanya;
j. tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat LJKNB menghadapi kesulitan permodalan dan/atau likuiditas, antara lain:
1) tidak melakukan upaya penambahan setoran modal; dan
2) tidak melakukan upaya mencari investor baru;
k. menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pemerintah, seperti komitmen yang telah disepakati untuk dipenuhi oleh LJKNB sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan langsung LJKNB;
l. menghambat atau mengganggu:
1) upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
2) upaya dari Pihak Utama LJKNB dan/atau pihak lain,
dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LJKNB, misalnya menghambat atau mengganggu upaya dari pihak lain (sebagai contoh calon PSP atau calon investor) yang ingin menambah modal atau berinvestasi; dan/atau
m. permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan atau reputasi keuangan bagi Pengendali Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan pemegang saham selain huruf a sampai dengan huruf l yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan terkait perpajakan atau pelanggaran atas ketentuan terkait informasi dan transaksi elektronik.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III angka 2 SEOJK 15/SEOJK.05/2019
PDF naskah resmi, halaman 6