Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 57

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

5) mengevaluasi karyawan yang bertanggung jawab pada aktivitas yang tergolong berisiko tinggi antara lain memiliki akses ke data LKM, berhadapan dengan Calon Nasabah atau Nasabah, dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. c. Prosedur penyaringan (pre-employee screening), pengenalan, dan pemantauan terhadap profil karyawan dituangkan dalam kebijakan kepegawaian (Know Your Employee/KYE) yang berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan strategi anti-fraud. 2. Pelatihan a. Peserta Pelatihan 1) Memastikan karyawan senantiasa mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan terkait dengan penerapan program APU dan PPT. 2) Dalam menentukan peserta pelatihan, LKM mengutamakan karyawan yang memiliki tugas harian dengan kriteria sebagai berikut: a) berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner); b) melakukan pengawasan pelaksanaan penerapan program APU dan PPT; dan/atau c) terkait dengan penyusunan pelaporan kepada PPATK dan Otoritas Jasa Keuangan. 3) Karyawan yang melakukan pengawasan penerapan program APU dan PPT harus mendapatkan pelatihan secara berkala, sedangkan karyawan lainnya harus mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. Karyawan yang berhadapan langsung dengan Nasabah (front liner) harus mendapatkan pelatihan sebelum penempatan. b. Metode Pelatihan 1) Pelatihan dapat dilakukan secara: a) elektronik (online base) pelatihan secara elektronik (online base) dapat menggunakan media electronic learning (e-learning).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 57 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 57

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH