hal. 53

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

c. dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan efektivitas penerapan program APU dan PPT. 4. Selain kepatuhan atas pengendalian intern, penerapan program APU dan PPT juga dipengaruhi oleh faktor berikut: a. skala dan kompleksitas LKM; b. keragaman kegiatan usaha atau operasional LKM termasuk area geografis, Nasabah, produk/jasa/transaksi, dan aktivitas transaksi LKM secara keseluruhan; c. jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan; d. volume dan skala transaksi; e. tingkat penilaian risiko atas setiap kegiatan usaha LKM; dan/atau f. hubungan antara LKM dengan Nasabah baik secara langsung atau melalui perantara, pihak ketiga, koresponden, atau komunikasi tanpa pertemuan langsung (non-face to face). 5. LKM harus memiliki kerangka pengendalian intern yang meliputi: a. satuan kerja audit intern (SKAI) atau pejabat/pegawai yang ditunjuk sebagai pelaksana pengendalian intern; b. pemantauan khusus terhadap kegiatan operasional yang berpotensi berisiko tinggi termasuk pemantauan terhadap hal yang dinilai rentan dan berpotensi berkaitan dengan transaksi yang mencurigakan atau perlu mendapat perhatian khusus berdasarkan saran dan informasi dari regulator, atau penegakan hukum; c. penyediaan tinjauan rutin atas penilaian risiko dan manajemen proses dengan mempertimbangkan lokasi tempat LKM beroperasi; d. memastikan terdapat kontrol yang memadai sebelum penawaran produk/jasa/transaksi baru atau ketika ada penawaran produk/jasa/transaksi yang dimodifikasi sedemikian rupa yang berpotensi terhadap peningkatan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; e. penyampaian informasi secara cepat dan tepat dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan terkait risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, langkah perbaikan yang dilakukan, hasil identifikasi kelemahan atas peraturan yang

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 53 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 53

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH