SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
senior bertanggung jawab dalam memantau transaksiNasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers).c. Pejabat senior harus melaporkan kepada Direksi yangmembawahkan fungsi penerapan program APU dan PPTterkait jumlah Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi(High Risk Customers) termasuk jumlah Nasabah BerisikoTinggi (High Risk Customers) yang ditolak, diterima ataudilakukan penutupan hubungan usaha.d. Direksi harus memberikan arahan atas laporan yangdisampaikan pejabat senior dan menetapkan langkah-langkahmitigasi risiko.e. Direksi melaporkan kepada Dewan Komisaris terkait hasilpemantauan atas penerapan program APU dan PPT secarakeseluruhan sebagaimana kebijakan dan prosedur tertulisyang telah ditetapkan LKM.f. Direksi dapat mengusulkan pengkinian kebijakan danprosedur dalam hal terdapat perkembangan risiko yang perludimitigasi oleh LKM, yang belum tercantum dalam kebijakandan prosedur tertulis.16. Pelaporan kepada PPATKLKM wajib menyampaikan laporan kepada PPATK sebagaimanadiatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturmengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU.V. PENGENDALIAN INTERN1. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-basedapproach) yang efektif harus diimplementasikan dalampengendalian intern dan diinternalisasikan dalam proses bisnisLKM.2. LKM wajib memiliki sistem pengendalian intern yang efektif.3. Pelaksanaan sistem pengendalian intern yang efektif antara laindibuktikan dengan:a. dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internalyang memadai;b. adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerjaterkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku