hal. 51

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

10. LKM wajib melakukan identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 11. Dalam hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, LKM wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait. Informasi lain antara lain tempat tanggal lahir dan alamat Nasabah. 12. Dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, LKM wajib segera melakukan pemblokiran secara serta merta. 13. Dalam hal LKM telah melakukan pemblokiran secara serta merta terhadap Nasabah yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, LKM wajib melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan. 14. LKM dilarang menyediakan, memberikan, atau meminjamkan dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 15. Pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT: a. Dalam hal proses CDD menunjukkan adanya Calon Nasabah atau Nasabah yang dikategorikan berisiko tinggi maka pegawai LKM yang melaksanakan CDD melapor kepada pejabat senior. Pejabat senior bertanggung jawab terhadap penerimaan dan/atau penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers). b. Dalam hal pejabat senior menyetujui hubungan usaha dengan Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers) maka pejabat

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 51 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 51

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH