Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 50

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

berdasarkan informasi yang diperoleh, jumlah penghasilan diketahui sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Dalam hal ini, LKM mengisi jumlah penghasilan per bulan dalam data profil Nasabah secara terpadu adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) disertai dengan catatan, nota, atau memo yang menjelaskan alasan atau pertimbangan pengisian angka tersebut dan persetujuan pejabat LKM yang berwenang. Dokumen catatan, nota, atau memo tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian pembukaan rekening Nasabah. 8) Seluruh kegiatan pengkinian data harus ditatausahakan. c. LKM wajib mendokumentasikan upaya pengkinian data sebagaimana diatur dalam bagian penatausahaan dokumen. d. Dalam melakukan pengkinian data, LKM wajib: 1) melakukan pemantauan terhadap informasi dan dokumen Nasabah; 2) menyusun laporan rencana kegiatan pengkinian data; dan 3) menyusun laporan realisasi pengkinian data. e. Laporan rencana kegiatan pengkinian data dan laporan realisasi pengkinian data wajib mendapat persetujuan dari Direksi. 8. Dalam melaksanakan pemantauan, LKM wajib memiliki sistem yang dapat: a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi. 9. LKM wajib memelihara daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 50 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 50

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH