hal. 5

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

2. LKM memiliki risiko untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. LKM dimungkinkan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana asal Pencucian Uang atau dapat pula digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan terorisme. Misalnya untuk pelaku Pencucian Uang yang menyimpan harta hasil kejahatannya di LKM, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku Pendanaan Terorisme, harta kekayaan yang didapatkan dari pinjaman LKM dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme. 3. Semakin tingginya kesadaran mengenai penerapan program APU dan PPT oleh industri jasa keuangan yang telah mature dan besar, membuat para pelaku Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme akan mencari industri jasa keuangan lain yang memiliki tingkat penerapan program APU dan PPT yang belum ketat agar dapat dijadikan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Hal tersebut akan mengakibatkan semakin tinggi risiko LKM digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. 4. Dalam kaitan tersebut perlu adanya peningkatan kualitas penerapan program APU dan PPT yang didasarkan pada pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) sesuai dengan prinsip umum yang berlaku secara internasional dan sejalan dengan penilaian risiko nasional (national risk assessment/NRA) serta penilaian risiko sektoral (sectoral risk assessment/SRA). NRA merupakan kegiatan dalam rangka identifikasi dan mengukur risiko APU dan PPT di Indonesia yang dilakukan oleh tim pengkinian NRA nasional untuk mengetahui peta risiko APU dan PPT sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia. SRA merupakan kegiatan pemetaan risiko tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme pada sektor jasa keuangan yang disusun oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan profil Nasabah, jenis produk/layanan, area geografis/wilayah, saluran distribusi

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 5 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH