Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 48

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

tersangka atau terdakwa dapat diperoleh antara lain melalui: a) pangkalan data (database) yang dikeluarkan oleh pihak berwenang seperti PPATK; atau b) media massa seperti koran, majalah, televisi, dan/atau internet. 4) Pemantauan terhadap transaksi dan profil Nasabah harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, misalnya bagi Nasabah yang berisiko tinggi pemantauan yang dilakukan harus lebih ketat. 5) Salah satu bentuk pemantauan yang perlu dilakukan oleh LKM adalah melakukan identifikasi dan pemeriksaan kesesuaian identitas Nasabah dengan identitas orang perseorangan atau Korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. 6) Seluruh kegiatan pemantauan didokumentasikan dengan tertib dan dalam bentuk tertulis baik melalui dokumen formal seperti memo, nota, atau catatan maupun melalui dokumen informal seperti korespondensi melalui surat elektronik. b. LKM wajib melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan LKM terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) LKM harus menerapkan prosedur CDD terhadap Nasabah untuk mengkinikan data dengan memerhatikan materialitas dan tingkat risiko. CDD tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD sebelumnya dan kecukupan data yang diperoleh. 2) LKM harus memastikan bahwa dokumen, data, atau informasi yang dihimpun dalam proses CDD selalu dikinikan dan relevan dengan melakukan pemeriksaan

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 48 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 48

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH