Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 47

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

7. Pemantauan dan Pengkinian a. LKM wajib melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman LKM atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1) LKM melakukan kegiatan pemantauan secara berkesinambungan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara transaksi Nasabah dengan profil Nasabah dan menatausahakan dokumen tersebut, terutama terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customers). 2) Kegiatan pemantauan transaksi dan profil Nasabah yang dilakukan secara berkesinambungan meliputi: a) memastikan kelengkapan informasi dan dokumen pendukung Nasabah; b) meneliti serta melakukan analisis terhadap kesesuaian seluruh transaksi, termasuk pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah; c) meminta informasi tentang latar belakang dan tujuan transaksi, termasuk pola transaksi yang tidak sesuai dengan profil Nasabah, dengan memperhatikan ketentuan anti-tipping off, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang; dan d) meneliti kemiripan atau kesamaan nama dengan nama yang tercantum dalam pangkalan data (database) daftar teroris, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, nama tersangka atau terdakwa yang dipublikasikan dalam media massa atau oleh otoritas yang berwenang. 3) Sumber informasi yang dapat digunakan untuk memantau Nasabah LKM yang ditetapkan sebagai

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 47 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 47

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH