Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 46

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

yang dimiliki atau disimpan LKM harus memadai sebagai alat bantu rekonstruksi terhadap transaksi individu (termasuk besarnya, jika ada) sehingga dapat dijadikan alat bukti (jika perlu) dalam melakukan penuntutan terhadap aktivitas kejahatan. b. Jangka waktu penatausahaan dokumen adalah sebagai berikut: 1) dokumen yang terkait dengan data Nasabah dengan jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak: a) berakhirnya hubungan usaha dengan Nasabah; dan/atau b) ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha; 2) dokumen yang terkait dengan transaksi keuangan Nasabah dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai dokumen perusahaan; dan 3) dokumen yang ditatausahakan paling sedikit mencakup: a) identitas Nasabah paling sedikit meliputi salinan atau rekaman dari dokumen identitas Nasabah (contoh: kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, paspor, atau dokumen serupa); b) informasi transaksi yang antara lain jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi; c) hasil analisis yang telah dilakukan; dan d) dokumen pendukung lain yang perlu ditatausahakan antara lain berkas rekening, hasil analisis yang dilakukan. contoh: analisis yang dilakukan untuk memastikan latar belakang dan tujuan dari transaksi-transaksi yang besar. c. LKM wajib memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan apabila diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain yang berwenang. Adapun otoritas lain yang berwenang adalah aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) dan PPATK.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 46 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 46

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH