Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
5) Calon Nasabah atau Nasabah tercatat dalam daftar
pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
b. Dalam hal LKM menduga adanya transaksi keuangan terkait
dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme, dan LKM meyakini bahwa proses CDD akan
melanggar ketentuan anti tipping-off, LKM wajib menghentikan
prosedur CDD dan wajib melaporkan Transaksi Keuangan
Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
c. LKM wajib mendokumentasikan Calon Nasabah atau Nasabah
yang dilakukan penolakan hubungan usaha, penolakan
transaksi, pembatalan transaksi, atau penutupan hubungan
usaha.
d. LKM wajib melaporkan Calon Nasabah atau Nasabah yang
dilakukan penolakan hubungan usaha, penolakan transaksi,
pembatalan transaksi, atau penutupan hubungan usaha
dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila
transaksinya mencurigakan.
e. Kewajiban LKM untuk menolak, membatalkan dan/atau
menutup hubungan usaha dengan Nasabah wajib
dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan
diberitahukan kepada Nasabah.
f. Dalam hal LKM melakukan penutupan hubungan usaha, LKM
wajib memberitahukan secara tertulis kepada Nasabah
mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
g. Pemberitahuan tertulis dapat dilakukan dengan penyampaian
surat yang ditujukan kepada Nasabah sesuai dengan alamat
yang tercantum dalam database LKM atau diumumkan
melalui media cetak, media elektronik maupun media lainnya.
h. Dalam hal pemberitahuan tertulis telah dilakukan dan
Nasabah tidak mengambil sisa dana yang tersimpan di LKM,
maka penyelesaian terhadap sisa dana Nasabah tersebut
dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang
berlaku, antara lain dengan menyerahkan sisa dana ke Balai
Harta Peninggalan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: hal. 44 SEOJK 11/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 44