Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 42

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

CDD; b) LKM wajib memiliki kerja sama dengan pihak ketiga dalam bentuk kesepakatan tertulis; c) LKM wajib mengambil langkah yang memadai untuk memastikan bahwa pihak ketiga bersedia memenuhi permintaan informasi dan salinan dokumen pendukung segera apabila dibutuhkan oleh LKM dalam rangka penerapan program APU dan PPT; d) LKM wajib memastikan bahwa pihak ketiga merupakan lembaga keuangan dan penyedia barang dan/atau jasa dan profesi tertentu yang memiliki prosedur CDD dan tunduk pada pengawasan dari otoritas berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) LKM wajib memperhatikan informasi terkait risiko negara tempat pihak ketiga tersebut berasal. 5) LKM memastikan bahwa pihak ketiga berada dalam negara yang patuh terhadap standar Financial Action Task Force (FATF). 6) CDD oleh pihak ketiga tidak berlaku untuk hubungan keagenan atau outsourcing. h. EDD 1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, LKM wajib melakukan EDD. 2) LKM wajib melakukan penilaian untuk menentukan Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah PEP. 3) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong berisiko tinggi, termasuk PEP, LKM wajib melakukan EDD. 4) Melakukan verifikasi dan langkah-langkah EDD antara lain: mencari informasi tambahan mengenai sumber dana atau sumber kekayaan nasabah tersebut;

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 42 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 42

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH