Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 31

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

c. Prosedur Identifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) 1) LKM wajib memahami profil, maksud dan tujuan hubungan usaha, dan transaksi yang dilakukan Nasabah dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) melalui identifikasi dan verifikasi. 2) LKM wajib memastikan Calon Nasabah atau Nasabah yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). 3) Apabila Calon Nasabah mewakili Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) untuk membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi, LKM harus melakukan prosedur CDD terhadap Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) yang sama ketatnya dengan prosedur CDD bagi Calon Nasabah. 4) Dalam hal Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) tergolong sebagai PEP, maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur EDD. 5) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, atau Nasabah dengan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), penerapan CDD dilakukan mengikuti tingkat risiko yang lebih tinggi. 6) Dalam hal Calon Nasabah atau Nasabah bukan merupakan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), LKM wajib melakukan identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), antara lain berupa: a) informasi dan dokumen identitas: (1) identitas yang memuat: (2) nama lengkap termasuk nama alias (jika ada); (3) nomor dokumen identitas; (4) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada); (5) tempat dan tanggal lahir; (6) kewarganegaraan; (7) pekerjaan; (8) alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 31 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 31

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH