Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

hal. 29

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

a) melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah; b) terdapat transaksi keuangan yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); c) terdapat indikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; atau d) LKM meragukan kebenaran informasi yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). 2) LKM wajib mengidentifikasi dan mengklasifikasikan Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok orang perseorangan (natural person), Korporasi, dan perikatan lainnya (legal arrangement). 3) LKM wajib mengelompokkan Calon Nasabah dan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme berdasarkan analisis yang paling sedikit meliputi: a) identitas Nasabah; b) lokasi usaha bagi Nasabah perusahaan c) profil Nasabah; d) frekuensi transaksi; e) kegiatan usaha Nasabah; f) struktur kepemilikan bagi Nasabah perusahaan; g) produk, jasa, dan jaringan distribusi (delivery channels) yang digunakan oleh Nasabah; dan h) informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah. 4) CDD dengan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach) dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang terkini mengenai profil nasabah untuk memastikan kesesuaian antara profil nasabah dengan transaksi yang dilakukan. CDD dapat dilakukan baik terhadap seluruh informasi maupun hanya terhadap sebagian informasi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 29 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 29

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH