SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
dan3) memiliki akses yang tepat dan tidak dibatasi untukdokumen identifikasi nasabah, rekening terdaftar, catatanakuntansi lain, dan informasi terkait lainnya.g. UKK dan/atau pejabat atau pegawai penanggung jawabpenerapan program APU dan PPT di kantor cabang ataukantor di luar kantor pusat dapat dirangkap oleh kepalakantor dalam penerapan program APU dan PPT di kantor diluar kantor pusat.IV. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR1. LKM wajib memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengelola danmemitigasi risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorismeyang diidentifikasi sesuai dengan penilaian risiko.2. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPTdimaksud paling sedikit meliputi:a. identifikasi dan verifikasi Nasabah dan Calon Nasabah;b. identifikasi dan verifikasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner);c. penutupan hubungan usaha atau penolakan transaksi;d. pengelolaan risiko Pencucian Uang dan/atau PendanaanTerorisme yang berkelanjutan terkait dengan Nasabah, areageografis, produk/jasa/transaksi, atau jaringan distribusi(delivery channels);e. pemeliharaan data yang akurat terkait dengan transaksi,penatausahaan proses CDD, dan penatausahaan kebijakandan prosedur;f. pemantauan dan pengkinian;g. pelaporan kepada pejabat senior, Direksi dan DewanKomisaris terkait pelaksanaan kebijakan dan prosedurpenerapan program APU dan PPT; danh. pelaporan kepada PPATK.3. Identifikasi dan verifikasi Calon Nasabah, Nasabah, dan PemilikManfaat (Beneficial Owner) terdiri dari:a. Kebijakan CDD1) LKM wajib melakukan prosedur CDD pada saat:
Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku