Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
tetap memperhatikan karakteristik, ukuran dan kondisi LKM.
b. Dalam hal LKM menunjuk penanggung jawab penerapan
program APU dan PPT di kantor cabang, maka penanggung
jawab dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang berasal
dari unit kerja yang berhubungan dengan Nasabah
(operasional), sepanjang tugas operasional tersebut tidak
mempengaruhi independensi dan profesionalisme pegawai
tersebut dalam melaksanakan tugasnya.
c. Penunjukan pejabat/pegawai penanggung jawab bagi kantor
cabang dapat pula dirangkap oleh pejabat/pegawai
penanggung jawab yang berada di kantor pusat apabila LKM
memiliki dasar pertimbangan yang memadai, sebagai contoh
karakteristik, skala usaha, jumlah nasabah, jumlah karyawan
atau SDM, dan/atau tingkat risiko kantor cabang LKM yang
bersangkutan.
d. UKK dan/atau pejabat atau pegawai penanggung jawab
penerapan program APU dan PPT melapor dan bertanggung
jawab kepada Direksi.
e. Agar tugas UKK dan/atau pejabat atau pegawai penanggung
jawab penerapan program APU dan PPT dapat dilaksanakan
dengan baik, LKM harus memiliki mekanisme kerja yang
memadai, serta dilaksanakan oleh setiap unit kerja terkait
dengan memperhatikan ketentuan mengenai anti tipping off
dan kerahasiaan informasi.
Ketentuan anti-tipping off adalah ketentuan yang melarang
LKM memberitahukan kepada Nasabah atau pihak lain
manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung,
dengan cara apapun mengenai laporan transaksi keuangan
mencurigakan yang sedang disusun atau telah disampaikan
kepada PPATK.
f. UKK dan/atau pejabat atau pegawai penanggung jawab
penerapan program APU dan PPT memenuhi kriteria:
1) independen terhadap kegiatan yang dimonitor;
2) mampu memberikan informasi yang dibutuhkan oleh
Direksi untuk memperoleh gambaran tentang kondisi
LKM terkait dengan manajemen risiko dan kepatuhan;
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: hal. 27 SEOJK 11/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 27