hal. 26

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1) memiliki pemahaman yang memadai mengenai risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang melekat pada seluruh aktivitas operasional LKM sehingga Direksi mampu mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil risiko LKM; 2) memberikan arahan yang jelas atas kebijakan, pengawasan, serta prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme; dan 3) melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif khususnya risiko nasabah, risiko area geografis, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (delivery channels). 2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Pengawasan aktif Dewan Komisaris paling sedikit meliputi: a. memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi; b. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; c. memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris atau rapat umum pemegang saham (RUPS)/rapat anggota tahunan (RAT) dengan mengagendakan pembahasan program penerapan APU dan PPT dalam rapat tersebut; dan d. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan PPT, Dewan Komisaris harus: 1) memiliki pemahaman terkait risiko yang dihadapi LKM terutama risiko nasabah, risiko area geografis, risiko produk/jasa/transaksi, dan risiko jaringan distribusi (delivery channels); dan 2) memastikan struktur organisasi memadai untuk penerapan program APU dan PPT. 3. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT a. LKM membentuk UKK dan/atau menunjuk salah satu pejabat atau pegawai sebagai penanggung jawab penerapan program APU dan PPT pada kantor pusat dan kantor cabang dengan

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 26 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 26

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH