Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1) latar belakang penyusunan kebijakan dan prosedur
tertulis;
2) struktur, tugas, wewenang dan tanggung jawab satuan
kerja atau penanggung jawab penerapan program APU
dan PPT;
3) kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan
PPT;
4) pengawasan atas penerapan program APU dan PPT; dan
5) rencana pengendalian internal atas hasil pengawasan;
c. memastikan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai
kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dengan
mengagendakan pembahasan penerapan program APU dan
PPT pada rapat Direksi;
d. membentuk unit kerja khusus (UKK) dan/atau menunjuk
pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab terhadap
penerapan program APU dan PPT;
e. melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam
menerapkan program APU dan PPT, termasuk memantau
pelaksanaan tugas UKK dan/atau pejabat atau pegawai yang
bertanggung jawab atas penerapan program APU dan PPT;
f. memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai
penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan
dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa
keuangan yang sesuai dengan perkembangan modus
Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme, serta dapat
diterapkan dalam berbagai situasi;
g. memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari
satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti
pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan
PPT secara berkala, termasuk menjadwalkan pelatihan;
h. bertanggung jawab atas kebijakan, pengawasan, serta
prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan
Pendanaan Terorisme; dan
i. dalam mendukung efektivitas penerapan program APU dan
PPT, Direksi harus:
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: hal. 25 SEOJK 11/SEOJK.05/2021
PDF naskah resmi, halaman 25