hal. 12

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

dari LKM ataupun penawaran produk/jasa/transaksi yang berisiko tinggi. Dampak mengacu pada tingkat kerusakan dan kerugian yang serius yang timbul jika terjadi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. b. Manajemen Risiko Manajemen risiko adalah proses yang secara luas digunakan pada sektor publik dan sektor privat untuk membantu dalam pembuatan keputusan. Dalam kaitannya dengan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme proses dimaksud mencakup pemahaman terhadap risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme penilaian atas kedua risiko tersebut, dan pengembangan metode untuk mengelola dan memitigasi risiko yang telah diidentifikasi. Dalam menerapkan manajemen risiko atas risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, LKM dapat mengembangkan metode manajemen risiko sesuai dengan karakteristik LKM dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai APU dan PPT. c. Risiko Bawaan (Inherent Risk) dan Risiko Residu (Residual Risk) Dalam melakukan penilaian risiko, penting untuk membedakan antara risiko bawaan (Inherent Risk) dan risiko residu (Residual Risk): 1) Risiko bawaan (inherent risk) adalah risiko yang melekat pada suatu peristiwa atau keadaan yang telah ada sebelum penerapan tindakan pengendalian. Risiko bawaan (inherent risk) merupakan risiko yang terkait dengan profil Calon Nasabah atau Nasabah, produk atau jasa, area geografis dan jaringan distribusi serta faktor risiko relevan lainnya untuk LKM. Contoh risiko bawaan (inherent risk) terkait Nasabah adalah penyimpan yang termasuk dalam kategori PEP. 2) Risiko residu (Residual Risk) adalah risiko yang tersisa setelah implementasi langkah mitigasi risiko dan pengendalian. Contoh Nasabah Penyimpan yang

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 12 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 12

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH