hal. 11

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

c. Dalam penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk- based approach), LKM harus merujuk dan mempertimbangkan risiko tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam NRA dan SRA. Adapun risiko yang tercantum dalam NRA dan SRA tersebut dapat berkembang dan mengalami perubahan, karena itu penerapan program APU dan PPT yang dimiliki LKM harus responsif terhadap perubahan risiko tersebut. 2. Konsep Risiko a. Definisi Risiko Risiko (risk) dapat diartikan sebagai sebuah kemungkinan dari suatu kejadian dan konsekuensinya. Secara sederhana, risiko dapat dilihat sebagai kombinasi peluang yang mungkin terjadi dan tingkat kerusakan atau kerugian yang mungkin dihasilkan dari suatu peristiwa. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, risiko diartikan: 1) pada tingkat nasional adalah suatu ancaman dan kerentanan yang disebabkan oleh Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang membahayakan sistem keuangan nasional serta keselamatan dan keamanan nasional; 2) pada tingkat LKM adalah ancaman dan kerentanan yang menempatkan LKM pada risiko dimana LKM digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Ancaman dapat berupa orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme ancaman dapat berupa pelaku tindakan kriminal, fasilitator (pihak yang membantu pelaksanaan tindakan kriminal), dana para pelaku kejahatan, atau bahkan kelompok teroris. Kerentanan adalah unsur kegiatan usaha yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman yang telah teridentifikasi. Dalam konteks Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme kerentanan dapat diartikan pengendalian internal yang lemah

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 11 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 11

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH