hal. 10

SEOJK 11/SEOJK.05/2021 — Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Lembaga Keuangan Mikro

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

untuk pengelolaan jaringan teroris. II. PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT BERBASIS RISIKO (RISK-BASED APPROACH) 1. Kewajiban Penerapan Program APU dan PPT Berbasis Risiko (Risk- Based Approach). a. Program APU dan PPT merupakan program yang harus diterapkan LKM dalam melakukan hubungan usaha dengan Nasabah. Program tersebut sebagai upaya untuk melindungi LKM agar tidak dijadikan sebagai sarana atau sasaran kejahatan baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan. Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) menegaskan bahwa lembaga jasa keuangan wajib mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, negara/area geografis/yurisdiksi, produk, jasa, transaksi, dan/atau jaringan distribusi (delivery channels). LKM melakukan penilaian sendiri dan menerapkan proses kerangka kerja manajemen risiko yang efektif. LKM melakukan pengkinian atas penilaian dan kerangka kerja manajemen risiko tersebut serta bersikap responsif dalam rangka penyesuaian terhadap prinsip umum yang berlaku secara internasional dan penilaian risiko, baik di level nasional (national risk assessment/NRA) maupun di sektoral (sectoral risk assessment/SRA). b. Penerapan program APU dan PPT berbasis risiko (risk-based approach) mendukung LKM dalam menerapkan tindakan pencegahan dan mitigasi risiko yang sepadan dengan risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme yang teridentifikasi. LKM selanjutnya dapat mengalokasikan sumber dayanya sesuai dengan profil risiko yang dihadapi LKM, mengelola pengendalian intern, struktur internal, dan implementasi kebijakan dan prosedur untuk mencegah serta mendeteksi Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: hal. 10 SEOJK 11/SEOJK.05/2021

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi VII SEOJK 11/SEOJK.05/2021: mulai berlaku pada tanggal ditetapkan (23-03-2021), PDF h.61 (mulai berlaku 23 Maret 2021); JDIH OJK: Berlaku

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH