SEOJK 10/SEOJK.05/2016 — Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko memuat paling sedikit:a. informasi umum LJKNB;b. informasi keuangan per tanggal penilaian;c. ikhtisar penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Manajemen Risiko; dand. deskripsi penilaian sendiri (self assessment) atas penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis risiko.2. Laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko disusun dan ditandatangani oleh Direktur yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan diketahui oleh Dewan Komisaris.3. Dalam hal penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara bersamaan dengan penyampaian laporan hasil penilaian tingkat risiko sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank, maka laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko tidak perlu memuat substansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b.4. Bentuk dan susunan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:a. untuk perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II;b. untuk perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV;c. untuk dana pensiun, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI;d. untuk perusahaan pembiayaan, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII; dane. untuk perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X,yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 14-04-2016; Dicabut: SEOJK 3/SEOJK.05/2019 [Pasal Terkait Lampiran VI]; Dicabut: SEOJK 7/SEOJK.05/2021 [Pasal Terkait tidak berlaku bagi Perusahaan]; Dicabut: SEOJK 4/SEOJK.05/2019 [Pasal Terkait Lampiran X bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah]; Dicabut: SEOJK 25/SEOJK.05/2020 [Pasal Terkait Angka romawi II Nomor 5 huruf b dan Lampiran IV]; Dicabut: SEOJK 10/SEOJK.05/2021 [Pasal Terkait Angka romawi III Nomor 4 huruf a dan Lampiran II]