Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Pedoman penerapan Manajemen Risiko LJKNB merupakan pedoman yang berfungsi sebagai standar penerapan Manajemen Risiko yang wajib dimiliki oleh LJKNB untuk memastikan seluruh risiko atau potensi risiko diukur dan dikendalikan dengan benar.
2. Pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, memuat paling sedikit:
a. penerapan Manajemen Risiko secara umum paling sedikit mencakup:
1) pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris;
2) kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko;
3) kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko;
4) sistem informasi Manajemen Risiko; dan
5) sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
b. penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko sesuai jenis LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi LJKNB.
3. Dalam hal LJKNB berada dalam konglomerasi keuangan dan seluruh anggota konglomerasi keuangan tersebut adalah LJKNB, penerapan Manajemen Risiko untuk setiap jenis Risiko sesuai jenis LJKNB sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi LJKNB.
4. Pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1, disusun dan ditandatangani oleh Direksi dan diketahui oleh Dewan Komisaris.
5. Penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko setiap jenis LJKNB adalah sebagai berikut:
a. untuk perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I;
b. untuk perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
c. untuk dana pensiun, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V;
d. untuk perusahaan pembiayaan, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII; dan
e. untuk perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.
6. Dalam hal LJKNB telah memiliki pedoman penerapan Manajemen Risiko namun belum sesuai dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran OJK ini, LJKNB harus menyesuaikan pedoman penerapan Manajemen Risiko dimaksud dengan pedoman penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Edaran OJK ini.
7. Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif LJKNB harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan dan/atau penyempurnaan yang paling sedikit mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. melaksanakan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
b. melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya Risiko (risk culture) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi LJKNB;
c. memastikan bahwa satuan kerja yang mempunyai fungsi sebagai pemantau Risiko atau auditor internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan pedoman penerapan Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi II SEOJK 10/SEOJK.05/2016
PDF naskah resmi, halaman 5
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 14-04-2016; Dicabut: SEOJK 3/SEOJK.05/2019 [Pasal Terkait Lampiran VI]; Dicabut: SEOJK 7/SEOJK.05/2021 [Pasal Terkait tidak berlaku bagi Perusahaan]; Dicabut: SEOJK 4/SEOJK.05/2019 [Pasal Terkait Lampiran X bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah]; Dicabut: SEOJK 25/SEOJK.05/2020 [Pasal Terkait Angka romawi II Nomor 5 huruf b dan Lampiran IV]; Dicabut: SEOJK 10/SEOJK.05/2021 [Pasal Terkait Angka romawi III Nomor 4 huruf a dan Lampiran II]
Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.
Diubah/dicabut oleh: SEOJK 3/SEOJK.05/2019; SEOJK 7/SEOJK.05/2021; SEOJK 4/SEOJK.05/2019; SEOJK 25/SEOJK.05/2020; SEOJK 10/SEOJK.05/2021
Status di JDIH