Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi IV

SEOJK 10/SEOJK.05/2016 — Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. LJKNB harus menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko kepada OJK secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK. 2. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data OJK belum tersedia, laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko disampaikan secara online melalui surat elektronik (email) resmi LJKNB dengan melampirkan softcopy laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko ke alamat email sebagai berikut: a. mr.asuransi@ojk.go.id untuk perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan reasuransi, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah; b. mr.penunjang@ojk.go.id untuk perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, dan perusahaan penilai kerugian asuransi; c. mr.dapen@ojk.go.id untuk dana pensiun, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah; d. mr.pembiayaan@ojk.go.id untuk perusahaan pembiayaan, tidak termasuk yang menyelenggarakan seluruh usahanya berdasarkan prinsip syariah; dan e. mr.iknb.syariah@ojk.go.id untuk perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah. 3. Dalam hal OJK mengalami gangguan teknis pada saat batas waktu penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko sehingga: a. LJKNB tidak dapat menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko secara online sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2; dan/atau b. OJK tidak dapat menerima laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko secara online sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2, OJK mengumumkan secara tertulis kepada LJKNB pada hari yang sama saat terjadinya gangguan teknis. 4. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3, penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko dilakukan dalam bentuk hasil cetak komputer (hardcopy) paling lambat pada hari kerja berikutnya. 5. Penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi. 6. Penyampaian laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan salah satu cara sebagai berikut: a. diserahkan langsung ke kantor OJK; b. dikirim melalui kantor pos secara tercatat; atau c. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman/titipan. 7. LJKNB dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk penyampaian secara online melalui sistem jaringan komunikasi data OJK, dibuktikan dengan tanda terima dari OJK; b. untuk penyampaian secara online melalui email, dibuktikan dengan email tanda terima dari OJK; atau c. untuk penyampaian melalui surat, dibuktikan dengan: 1) surat tanda terima dari OJK, apabila laporan hasil penilaian sendiri (self assessment) penerapan Manajemen Risiko diserahkan langsung ke kantor OJK sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a; atau 2) tanda terima pengiriman dari kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan, apabila laporan dikirim melalui kantor pos atau perusahaan jasa pengiriman/titipan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b dan huruf c.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi IV SEOJK 10/SEOJK.05/2016

PDF naskah resmi, halaman 8

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 14-04-2016; Dicabut: SEOJK 3/SEOJK.05/2019 [Pasal Terkait Lampiran VI]; Dicabut: SEOJK 7/SEOJK.05/2021 [Pasal Terkait tidak berlaku bagi Perusahaan]; Dicabut: SEOJK 4/SEOJK.05/2019 [Pasal Terkait Lampiran X bagi Dana Pensiun yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah]; Dicabut: SEOJK 25/SEOJK.05/2020 [Pasal Terkait Angka romawi II Nomor 5 huruf b dan Lampiran IV]; Dicabut: SEOJK 10/SEOJK.05/2021 [Pasal Terkait Angka romawi III Nomor 4 huruf a dan Lampiran II]

Sumber: jdih. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: SEOJK 3/SEOJK.05/2019; SEOJK 7/SEOJK.05/2021; SEOJK 4/SEOJK.05/2019; SEOJK 25/SEOJK.05/2020; SEOJK 10/SEOJK.05/2021

Status di JDIH