Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Penyelenggara wajib menyusun laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara benar dan lengkap.
3. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas:
a. laporan bulanan; dan
b. laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
4. Bentuk dan susunan laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a antara lain terdiri atas:
a. laporan posisi keuangan;
b. laporan laba/rugi;
c. laporan perubahan ekuitas;
d. laporan arus kas;
e. inclusivity;
f. transaction value;
g. kualitas pendanaan, biaya modal, manfaat efektif ekonomi, velocity/tempo, sektor produktif, informasi terkait dengan kerjasama penyaluran pendanaan lainnya;
h. outstanding Penyelenggara;
i. kualitas pendanaan outstanding; dan
j. laporan kegiatan.
5. Bentuk dan susunan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b terdiri atas:
a. laporan posisi keuangan;
b. laporan laba/rugi;
c. laporan perubahan ekuitas;
d. laporan arus kas; dan
e. catatan atas laporan keuangan.
6. Dalam menyusun laporan berkala sebagaimana dimaksud pada angka 3, Penyelenggara mengacu pada pedoman akuntansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Tata cara dan mekanisme penyampaian laporan berkala dilakukan menggunakan pedoman dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
8. Penyampaian laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a, disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah periode pelaporan berakhir.
9. Penyampaian laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, disampaikan paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
10. Apabila batas akhir penyampaian laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah pada hari kerja pertama berikutnya.
11. Penyampaian laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dan huruf b dilakukan secara daring melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.
12. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 10 belum tersedia, mengalami gangguan teknis, atau keadaan kahar, Penyelenggara menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk dokumen elektronik secara daring dalam bentuk dokumen elektronik melalui surat elektronik yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
13. Dalam hal terjadi gangguan teknis atau keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 12, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan dalam situs web Otoritas Jasa Keuangan atau melalui surat elektronik kepada Penyelenggara.
14. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.
15. Penyampaian dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 12 disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id dan ditujukan kepada: Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110, dengan tembusan kepada: Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi Gedung Wisma Mulia 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710.
16. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data atau surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis, Penyelenggara menyampaikan laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan media penyimpanan data elektronik, yang dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dan ditujukan kepada: Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110, dengan tembusan kepada: Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi Gedung Wisma Mulia 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710.
17. Penyampaian laporan bulanan dan laporan keuangan tahunan dalam bentuk dokumen elektronik secara luring sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan dengan cara:
a. diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
18. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 15 dan angka 16, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat kepada Penyelenggara atau pengumuman melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.
19. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan bulanan dan/atau laporan keuangan tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk penyampaian secara daring melalui:
1) sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
2) surat elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan dibuktikan dengan bukti pengiriman surat elektronik, dalam hal pengiriman melalui jaringan komunikasi data tidak dapat dilakukan; atau
b. untuk penyampaian secara luring dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
20. Penyelenggara wajib mempublikasikan kepada masyarakat laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik beserta pendapat auditor atas laporan dimaksud pada sistem elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.
21. Selain publikasi laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh akuntan publik beserta pendapat auditor sebagaimana dimaksud pada angka 20, Penyelenggara dapat mempublikasikan laporan lain dalam laporan keuangan tahunan yang telah diaudit pada sistem elektronik yang digunakan oleh Penyelenggara.
22. Publikasi sebagaimana dimaksud pada angka 20 wajib dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya jangka waktu penyampaian laporan keuangan tahunan.
23. Penyelenggara mempublikasikan laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 pada halaman depan sistem elektronik Penyelenggara yang mudah dilihat dan diakses oleh masyarakat.
24. Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 20 dan perubahannya dipublikasikan selama Penyelenggara menjalankan kegiatan usaha LPBBTI.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi III SEOJK 1/SEOJK.06/2024
PDF naskah resmi, halaman 3
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): mulai berlaku 1 Juli 2024; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 10/POJK.05/2022, dicabut oleh Pasal 236 POJK 40/2024, tetapi Pasal 235 huruf b POJK 40/2024 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Tidak ada ketentuan penutup di Pustaka Hukum (termasuk Pasal 33 POJK 8/2026, yang hanya mencabut Pasal 187 POJK 40/2024) yang mencabut SEOJK ini. Risiko: materinya tumpang tindih dengan POJK 8/2026 (pelaporan data transaksi pendanaan), jadi uji per butir apakah masih "tidak bertentangan". JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH