Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

Romawi II

SEOJK 1/SEOJK.06/2024 — Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

1. Penyelenggara wajib menyampaikan data transaksi Pendanaan dengan benar dan lengkap kepada pusat data fintech lending Otoritas Jasa Keuangan. 2. Data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan perkembangan data transaksi Pendanaan antara pemberi dana dan penerima dana. 3. Bentuk dan susunan data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat: a. informasi tentang pengguna; b. informasi transaksi Pendanaan; dan c. informasi kualitas Pendanaan. 4. Bentuk dan susunan penyampaian data transaksi Pendanaan pada pusat data fintech lending dilakukan dengan menggunakan pedoman dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. 5. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan secara waktu nyata (real time). 6. Penyampaian data transaksi Pendanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan dengan mengintegrasikan Sistem Elektronik milik Penyelenggara pada pusat data fintech lending. 7. Dalam hal pusat data fintech lending belum dapat menerima data transaksi Pendanaan secara waktu nyata (real time) sebagaimana dimaksud pada angka 5, Penyelenggara melakukan penyampaian data transaksi Pendanaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara harian. 8. Dalam hal pusat data fintech lending sebagaimana dimaksud pada angka 6 mengalami gangguan teknis atau keadaan kahar, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan jangka waktu penyampaian data transaksi Pendanaan kepada Penyelenggara melalui surat dan/atau atau pengumuman melalui pusat data fintech lending. 9. Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada angka 8 antara lain kebakaran, kerusuhan massa, perang, konflik bersenjata, sabotase, serta bencana alam seperti gempa bumi dan banjir. 10. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan data transaksi Pendanaan dengan ketentuan dibuktikan dengan tanda terima bahwa penyampaian transaksi Pendanaan telah berhasil beserta jumlah data yang telah dilaporkan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Romawi II SEOJK 1/SEOJK.06/2024

PDF naskah resmi, halaman 2

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Romawi IX (Penutup): mulai berlaku 1 Juli 2024; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 10/POJK.05/2022, dicabut oleh Pasal 236 POJK 40/2024, tetapi Pasal 235 huruf b POJK 40/2024 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Tidak ada ketentuan penutup di Pustaka Hukum (termasuk Pasal 33 POJK 8/2026, yang hanya mencabut Pasal 187 POJK 40/2024) yang mencabut SEOJK ini. Risiko: materinya tumpang tindih dengan POJK 8/2026 (pelaporan data transaksi pendanaan), jadi uji per butir apakah masih "tidak bertentangan". JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.

Status di JDIH