Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:
1. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.
2. Penyelenggara LPBBTI yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan LPBBTI baik secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
3. Pendanaan adalah penyaluran dana dari pemberi dana kepada penerima dana dengan suatu janji yang akan dibayarkan atau dikembalikan sesuai dengan jangka tertentu dalam transaksi LPBBTI.
4. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.
5. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.
6. Direksi adalah organ LPBBTI yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan LPBBTI untuk kepentingan LPBBTI, sesuai dengan maksud dan tujuan LPBBTI serta mewakili LPBBTI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Romawi I SEOJK 1/SEOJK.06/2024
PDF naskah resmi, halaman 1
Status regulasi
Berlaku Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Romawi IX (Penutup): mulai berlaku 1 Juli 2024; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 10/POJK.05/2022, dicabut oleh Pasal 236 POJK 40/2024, tetapi Pasal 235 huruf b POJK 40/2024 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Tidak ada ketentuan penutup di Pustaka Hukum (termasuk Pasal 33 POJK 8/2026, yang hanya mencabut Pasal 187 POJK 40/2024) yang mencabut SEOJK ini. Risiko: materinya tumpang tindih dengan POJK 8/2026 (pelaporan data transaksi pendanaan), jadi uji per butir apakah masih "tidak bertentangan". JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.
Status di JDIH