SEOJK 1/SEOJK.06/2024 — Tata Cara dan Mekanisme Penyampaian Data Transaksi Pendanaan dan Pelaporan Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
1. Penyelenggara wajib menyampaikan laporan insidentil kepada Otoritas Jasa Keuangan.2. Penyelenggara wajib menyusun laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 secara benar dan lengkap.3. Laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:a. laporan fraud, antara lain penggelapan aset perusahaan oleh Direksi, dewan komisaris, dewan pengawas syariah, atau karyawan Penyelenggara;b. laporan pelaksanaan audit internal;c. laporan pelaksanaan edukasi;d. laporan sengketa hukum; dane. laporan gangguan operasional, antara lain kebakaran dan demonstrasi.4. Bentuk dan susunan dari laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat:a. uraian singkat mengenai kejadian insidentil;b. langkah penyelesaian yang diambil oleh Penyelenggara; danc. action plan untuk perbaikan ke depan yang dilakukan.5. Penyampaian laporan insidentil disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak terjadinya insiden dimaksud.6. Dalam kondisi tertentu, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta laporan lain selain laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 3.7. Bentuk dan susunan dari laporan lain selain laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 6 ditetapkan dalam surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan.8. Penyampaian laporan lain selain laporan insidentil disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat permintaan.9. Apabila batas akhir penyampaian laporan insidentil sebagaimana dimaksud pada angka 5 jatuh pada hari libur, batas akhir penyampaian laporan adalah pada hari kerja pertama berikutnya.10. Penyampaian laporan insidentil dan laporan lain selain laporan insidentil disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik.11. Penyampaian dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 10 disampaikan melalui alamat mailingroommrp@ojk.go.id dan ditujukan kepada: Kepala Departemen Pengelolaan Data dan Statistik Gedung Menara Radius Prawiro Lantai 14 Komplek Perkantoran Bank Indonesia Jalan MH. Thamrin Nomor 2, Jakarta, 10110, dengan tembusan kepada: Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi Gedung Wisma Mulia 2 Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta 12710.12. Dalam hal terdapat perubahan alamat kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 11, Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat kepada Penyelenggara atau pengumuman melalui situs web Otoritas Jasa Keuangan.13. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan laporan insidentil dan/atau laporan lain selain laporan insidentil dibuktikan dengan tanda terima dari surat elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
Dasar: Romawi IX (Penutup): mulai berlaku 1 Juli 2024; tidak mencabut regulasi lain. Induknya, POJK 10/POJK.05/2022, dicabut oleh Pasal 236 POJK 40/2024, tetapi Pasal 235 huruf b POJK 40/2024 menyatakan ketentuan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Tidak ada ketentuan penutup di Pustaka Hukum (termasuk Pasal 33 POJK 8/2026, yang hanya mencabut Pasal 187 POJK 40/2024) yang mencabut SEOJK ini. Risiko: materinya tumpang tindih dengan POJK 8/2026 (pelaporan data transaksi pendanaan), jadi uji per butir apakah masih "tidak bertentangan". JDIH OJK (jdih.ojk.go.id, dicek 12-10-2026 WIB): status "Berlaku", riwayat belum ada.
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 12 Oktober 2026.