BAB II — RUANG LINGKUP USAHA · BAB II Bagian Kedua — Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah
Pasal 8
POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) wajib memenuhi ketentuan:a. memiliki pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based);b. memiliki pejabat penanggung jawab kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa (fee based) pada kantor pusat, kantor di luar kantor pusat, dan/atau lokasi lain yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based); danc. memiliki perjanjian kerja sama secara tertulis.(2) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dalam Pasal 6 wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based).(3) Dalam hal Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dikenai sanksi administratif berupa sanksi pembatasan kegiatan usaha, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi wajib menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) sampai dicabutnya sanksi pembatasan kegiatan usaha.(4) Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membatalkan kewajiban Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi terhadap kontrak yang telah disepakati sampai berakhirnya kontrak tersebut dan tidak dapat diperpanjang.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 8 POJK 69/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.