Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB II — RUANG LINGKUP USAHA · BAB II Bagian Kedua — Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 9

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi yang melakukan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (fee based) wajib memiliki sistem pengendalian internal secara tertulis terhadap produk berbasis imbalan jasa (fee based) yang akan dipasarkan, paling sedikit memuat: a. pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menghindari timbulnya benturan kepentingan (conflict of interest); b. prosedur operasi standar pelaksanaan kegiatan produk berbasis imbalan jasa (fee based); dan c. upaya dan tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.