Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB II — RUANG LINGKUP USAHA · BAB II Bagian Kedua — Perluasan Ruang Lingkup Usaha Asuransi Umum, Usaha Asuransi Jiwa, Usaha Asuransi Umum Syariah, dan Usaha Asuransi Jiwa Syariah

Pasal 7

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Umum; b. memiliki modal sendiri paling sedikit sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) untuk Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum; c. memiliki aktuaris; d. memiliki pengelola investasi; e. memiliki sistem informasi yang memadai; dan f. memiliki sumber daya pendukung yang memadai. (2) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum hanya dapat melakukan perluasan ruang lingkup usaha pada PAYDI yang memiliki kriteria paling sedikit sebagai berikut: a. menanggung risiko kematian akibat kecelakaan diri; dan b. jangka waktu polis paling singkat 5 (lima) tahun. (3) Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang sudah memperoleh persetujuan perluasan ruang lingkup usaha pada kegiatan usaha PAYDI dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau dalam Pasal 6 wajib menghentikan pemasaran PAYDI. (4) Persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bagi Perusahaan Asuransi Umum, Perusahaan Asuransi Umum Syariah, dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi Umum diberikan dalam bentuk surat persetujuan PAYDI. (5) Selain memenuhi ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6, untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus juga memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai produk asuransi dan pemasaran produk asuransi dan peraturan pelaksanaannya. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai PAYDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Surat Edaran OJK mengenai PAYDI.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 7 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.