BAB IV — PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH, USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH, DAN USAHA REASURANSI SYARIAH

Pasal 58

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Akad Mudharabah digunakan dalam pengelolaan investasi Dana Tabarru’, Dana Tanahud, dan/atau pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta. (2) Akad Mudharabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut: a. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai shahibul maal (pemilik dana); b. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana); c. batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah; d. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; dan e. ketentuan lain yang disepakati.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 58 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.

Pasal 49 ayat (3) dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 50 dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 51 dicabut oleh POJK 4/POJK.05/2021
Pasal 72 dicabut oleh POJK 12/2024