BAB IV — PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH, USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH, DAN USAHA REASURANSI SYARIAH
Pasal 59
POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Akad Mudharabah Musytarakah digunakan dalam pengelolan investasi Dana Tabarru’, Dana Tanahud, dan/atau pengelolaan investasi Dana Investasi Peserta.(2) Akad Mudharabah Musytarakah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut:a. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai shahibul maal (pemilik dana);b. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai mudharib (pengelola dana);c. batasan wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;d. cara dan waktu penentuan besar kekayaan pemegang polis atau peserta dan kekayaan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah;e. bagi hasil (nisbah), cara, dan waktu pembagian hasil investasi; danf. ketentuan lain yang disepakati.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 59 POJK 69/POJK.05/2016
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH
berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH
Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024
Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.