Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB IV — PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH, USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH, DAN USAHA REASURANSI SYARIAH

Pasal 57

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Akad Wakalah bil Ujrah digunakan dalam kegiatan meliputi: a. kegiatan administrasi; b. pengelolaan dana; c. pembayaran klaim; d. underwriting; e. pengelolaan portofolio risiko; f. pemasaran; g. Investasi Dana Tabarru, Dana Tanahud, dan/atau Dana Investasi Peserta; dan/atau h. kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan dalam polis. (2) Akad Wakalah bil Ujrah wajib memuat paling sedikit sebagai berikut: a. objek/kegiatan yang dikuasakan pengelolaannya; b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dan/atau pemegang polis atau peserta secara individu sebagai muwakkil (pemberi kuasa); c. hak dan kewajiban Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil (penerima kuasa); d. batasan kuasa atau wewenang yang diberikan pemegang polis atau peserta kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah; e. besaran, cara, dan waktu pemotongan ujrah (fee); dan f. ketentuan lain yang disepakati. (3) Dalam hal pengelolaan investasi Dana Tabarru’, Dana Tanahud, atau Dana Investasi Peserta didasarkan Akad Wakalah bil Ujrah, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah tidak berhak memperoleh bagian dari hasil investasi.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 57 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.