Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB IV — PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN USAHA ASURANSI UMUM SYARIAH, USAHA ASURANSI JIWA SYARIAH, DAN USAHA REASURANSI SYARIAH

Pasal 56

POJK 69/POJK.05/2016 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Akad Tabarru’ atau Akad Hibah Tanahud yang digunakan dalam polis asuransi syariah atau anuitas syariah untuk program pensiun tidak dapat diubah menjadi Akad Tijarah. (2) Akad Tabarru’ yang digunakan dalam polis asuransi syariah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut: a. kesepakatan para pemegang polis atau peserta untuk saling tolong menolong (ta’awuni); b. hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu; c. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif dalam kelompok; d. cara dan waktu pembayaran kontribusi; e. cara dan waktu pembayaran santunan/klaim; f. ketentuan mengenai boleh atau tidaknya kontribusi ditarik kembali oleh pemegang polis atau peserta dalam hal terjadi pembatalan oleh pemegang polis atau peserta; g. ketentuan mengenai alternatif dan persentase pembagian surplus underwriting; dan h. ketentuan lain yang disepakati. (3) Dalam Akad Tabarru’ harus dibentuk Dana Tabarru’ dari kontribusi pemegang polis atau peserta sejak awal perjanjian asuransi syariah atau perjanjian reasuransi syariah. (4) Akad Hibah Tanahud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit sebagai berikut: a. hak dan kewajiban masing-masing pemegang polis atau peserta secara individu; b. hak dan kewajiban pemegang polis atau peserta secara kolektif; c. hak dan kewajiban perusahaan sebagai pengelola anuitas syariah untuk program pensiun; d. cara dan waktu pembayaran kontribusi tanahud; e. cara dan waktu pembayaran manfaat anuitas syariah untuk program pensiun; dan f. ketentuan lain yang disepakati.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 56 POJK 69/POJK.05/2016

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) ditetapkan; belum dikonfirmasi JDIH

berdasarkan Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024; belum dikonfirmasi JDIH

Dasar: Pasal 84; Pasal 42 huruf a POJK 4/2021; Pasal 24 huruf e POJK 12/2024

Sumber: ketentuan penutup. Tanggal cek: 8 November 2026.