Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PERMOHONAN KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET · BAB III Bagian Ketiga — Pengurusan Piutang Macet

Pasal 9

POJK 39/2025 — Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

Otoritas Jasa Keuangan mengategorikan kewajiban pembayaran SABD sebagai piutang macet jika: a. Pihak yang dikenakan SABD tidak melunasi kewajiban pembayaran SABD dan/atau Bunga dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak berakhirnya jangka waktu pembayaran yang ditetapkan dalam surat SABD atau surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan; dan b. telah dilakukan penagihan dengan upaya optimalisasi sesuai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 9 POJK 39/2025

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 17 POJK 39/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH