Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PERMOHONAN KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET · BAB III Bagian Ketiga — Pengurusan Piutang Macet

Pasal 10

POJK 39/2025 — Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Dalam hal SABD dan/atau Bunga dikategorikan sebagai piutang macet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta penyelesaian piutang macet melalui surat permohonan pengurusan piutang kepada Panitia Urusan Piutang Negara sesuai kriteria dan proses penerimaan piutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengurusan piutang negara. (2) SABD yang dikategorikan piutang macet yang telah dimintakan penyelesaian piutang macet ke Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3). (3) Pembayaran atas penyelesaian piutang macet yang telah diserahkan pengurusannya ke Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 10 POJK 39/2025

PDF naskah resmi, halaman 6

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 17 POJK 39/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH