Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB III — PERMOHONAN KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, DAN PENGURUSAN PIUTANG MACET · BAB III Bagian Kedua — Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 8

POJK 39/2025 — Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Pihak yang dikenakan SABD dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dengan mengajukan surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran. (2) Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan: a. surat penetapan pengenaan SABD, surat tanggapan Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan keberatan atas SABD, dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; b. bukti pembayaran; dan c. nomor rekening tujuan pengembalian dana. (3) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima lengkap. (4) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran yang diajukan oleh Pihak yang dikenakan SABD tidak disertai dengan dokumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran dimaksud dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (5) Batas waktu pengajuan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan dan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 8 POJK 39/2025

PDF naskah resmi, halaman 5

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 17 POJK 39/2025 (mulai berlaku 22 Desember 2025); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 22-12-2025

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 16 Oktober 2026.

Status di JDIH