BAB III — TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN · BAB III Bagian Kedua — Rencana Tindak

Pasal 17

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) PPDP dapat mengajukan permohonan perubahan rencana tindak yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu disetujui oleh: a. Direksi; b. Dewan Komisaris; c. dewan pengawas syariah; dan/atau d. rapat umum pemegang saham, rapat umum anggota, atau rapat pendiri, dalam hal tindakan dalam rencana tersebut merupakan kewenangan rapat umum pemegang saham, rapat umum anggota, atau rapat pendiri. (2) Permohonan perubahan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan dilengkapi paling sedikit: a. alasan perubahan; dan b. laporan pelaksanaan rencana tindak sampai dengan tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta bukti pendukung. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku secara mutatis mutandis terhadap permohonan perubahan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh pernyataan tidak keberatan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 17 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH