BAB III — TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN · BAB III Bagian Ketiga — Pembatasan Kegiatan Usaha Tertentu PPDP

Pasal 18

POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun

Status regulasi: Berlaku

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai: a. kondisi PPDP semakin memburuk; b. terdapat kegiatan usaha tertentu yang menjadi salah satu penyebab memburuknya kondisi PPDP; dan/atau c. terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh: 1. Direksi; 2. Dewan Komisaris; 3. dewan pengawas syariah; dan/atau 4. PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, pendiri, dan/atau pemberi kerja, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pengawasan berupa pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap PPDP dengan status pengawasan intensif atau pengawasan khusus. (2) Pembatasan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada PPDP dan/atau PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, pendiri, dan/atau pemberi kerja disertai dengan jangka waktu pembatasan kegiatan usaha tertentu. (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan pembatasan kegiatan usaha tertentu terhadap PPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada situs web Otoritas Jasa Keuangan.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 18 POJK 37/2025

PDF naskah resmi, halaman 13

Status regulasi

Berlaku Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Status di JDIH