BAB III — TINDAK LANJUT STATUS PENGAWASAN · BAB III Bagian Kedua — Rencana Tindak
Pasal 16
POJK 37/2025 — Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) PPDP wajib melaksanakan rencana tindak yang telah memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (7).(2) PPDP wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan rencana tindak secara bulanan yang disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja bulan berikutnya.(3) Apabila batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, laporan pelaksanaan rencana tindak disampaikan pada hari kerja pertama berikutnya.(4) Apabila batas akhir penyampaian laporan pelaksanaan rencana tindak secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur nasional atau libur bersama, Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan tanggal jatuh tempo penyampaian laporan.(5) Laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:a. permasalahan PPDP;b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh PPDP; danc. waktu pelaksanaan perbaikan.
Dasar: Pasal 31 POJK 37/2025: mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan; diundangkan 22-12-2025, berlaku 23-06-2026 menurut JDIH OJK (dicek 14-10-2026); tanggal diundangkan di PDF tidak terbaca (glyph) (mulai berlaku 23 Juni 2026); JDIH OJK: Berlaku Sejak Tanggal 23-06-2026
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.