BAB V — LAYANAN PENGADUAN · BAB V Bagian Kesatu — Layanan Pengaduan Berindikasi Sengketa · BAB V Bagian Kesatu Paragraf 1 — Penerimaan dan Penanganan Pengaduan Berindikasi Sengketa

Pasal 11

POJK 31/POJK.07/2020 — Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelaahan dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Sengketa. (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa kepada Konsumen dan/atau PUJK dalam rangka tindak lanjut Pengaduan Berindikasi Sengketa. (3) Jika Konsumen tidak memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Konsumen dianggap membatalkan Pengaduan Berindikasi Sengketa. (4) PUJK wajib memenuhi permintaan penjelasan dan/atau dokumen terkait Pengaduan Berindikasi Sengketa dari Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka penyelesaian Pengaduan Berindikasi Sengketa dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal permintaan penjelasan dan/atau dokumen oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) Apabila terdapat kondisi yang berada di luar kendali, PUJK dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir. (6) Permohonan perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 11 POJK 31/POJK.07/2020

PDF naskah resmi, halaman 10

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 121 ayat (1) huruf d POJK 22/2023; JDIH OJK: Berlaku (Dicabut Sebagian)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 22/2023

Status di JDIH

Pasal 22 ayat (1) dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 22 ayat (2) dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 22 ayat (3) dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 22 ayat (4) dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 22 ayat (5) dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 23 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 24 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 4 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 5 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 6 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 7 dicabut oleh POJK 22/2023
Pasal 8 dicabut oleh POJK 22/2023