Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum

BAB XIV — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

POJK 18/POJK.07/2018 — Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian Pengaduan Konsumen sebagaimana dimaksud dalam: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah; 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/10/PBI/2008 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7/7/PBI/2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah; 3. Pasal 34 sampai dengan Pasal 38 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan; 4. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah; dan 5. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 perihal Perubahan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 48 POJK 18/POJK.07/2018

PDF naskah resmi, halaman 21

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 121 ayat (1) huruf a POJK 22/2023; JDIH OJK: Berlaku (Dicabut Sebagian)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 14 Oktober 2026.

Diubah/dicabut oleh: POJK 22/2023

Status di JDIH