POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Dalam menjalankan Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perusahaan Syariah dapat bekerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing).(2) Kerja sama Perusahaan Syariah dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (channeling) atau pembiayaan bersama (joint financing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing pihak serta dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah.(3) Perusahaan Syariah dilarang untuk melakukan kerja sama Pembiayaan Syariah dengan pihak lain melalui skema pembiayaan penerusan dengan jaminan (channeling with recourse) dan pembiayaan bersama dengan jaminan (joint financing with recourse).(4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:a. bank;b. perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;c. lembaga keuangan mikro;d. Perusahaan Syariah;e. perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi;f. perusahaan modal ventura; dan/ataug. lembaga lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkenankan untuk melakukan kerja sama Pembiayaan Syariah melalui skema pembiayaan penerusan (channeling) dan pembiayaan bersama (joint financing).(5) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Syariah wajib melakukan kerja sama dengan bank, lembaga keuangan mikro, Perusahaan Syariah, perusahaan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dan perusahaan modal ventura yang telah memperoleh izin usaha, izin UUS, atau terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 36 POJK 10/POJK.05/2019
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.