Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VIII — TRANSPARANSI KEGIATAN USAHA · BAB VIII Bagian Kedua — Transparansi Nisbah, Margin, Imbal Jasa, Denda (Ta’zir), dan/atau Ganti Rugi (Ta`widh)

Pasal 35

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Perusahaan Syariah wajib menjelaskan ilustrasi perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (ta’zir) dan/atau ganti rugi (ta`widh) kepada Konsumen, dalam hal Konsumen wanprestasi sebelum penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Syariah. (2) Penjelasan ilustrasi kepada Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Konsumen. (3) Perhitungan pokok pembiayaan, tingkat nisbah, margin, dan/atau imbal jasa selama jangka waktu Pembiayaan Syariah serta ilustrasi pengenaan denda (ta’zir) dan/atau ganti rugi (ta`widh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan Prinsip Syariah. (4) Perusahaan Syariah wajib mengadministrasikan secara terpisah dana yang berasal dari denda (ta’zir). (5) Perusahaan Syariah wajib menggunakan dana yang berasal dari denda (ta’zir) sesuai dengan Prinsip Syariah.

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 35 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.