BAB VI — BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN SYARIAH
Pasal 19
POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.(2) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada 1 (satu) kelompok Konsumen yang bukan merupakan pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah.(3) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran Pembiayaan Syariah dilakukan.(4) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan atau UUS memperoleh izin UUS kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin.(5) Konsumen digolongkan sebagai anggota suatu kelompok Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Konsumen mempunyai hubungan pengendalian dengan Konsumen lain baik melalui hubungan kepemilikan, kepengurusan, dan/atau keuangan, yang meliputi:a. Konsumen merupakan pengendali Konsumen lain;b. 1 (satu) pihak yang sama merupakan pengendali dari beberapa Konsumen (common ownership);c. Konsumen memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Konsumen lain;d. Konsumen menerbitkan jaminan (guarantee) untuk mengambil alih dan/atau melunasi sebagian atau seluruh kewajiban Konsumen lain dalam hal Konsumen lain tersebut gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Perusahaan Syariah; dan/ataue. dewan komisaris dan/atau direksi Konsumen menjadi dewan komisaris dan/atau direksi pada Konsumen lain.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 19 POJK 10/POJK.05/2019
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.