Langsung ke isi
SPP & Partners Advokat dan Konsultan Hukum
Menu

BAB VI — BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Pasal 18

POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)

Bunyi dan keterangan

Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.

(1) Perusahaan Syariah wajib memenuhi ketentuan BMPPS kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Syariah. (2) Dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekuitas dalam laporan bulanan terakhir Perusahaan Syariah sebelum penyaluran Pembiayaan Syariah dilakukan. (3) Apabila Perusahaan Pembiayaan Syariah memperoleh izin usaha kurang dari 1 (satu) bulan atau UUS memperoleh izin UUS kurang dari 1 (satu) bulan, dasar perhitungan Ekuitas dalam menghitung BMPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Ekuitas dalam laporan keuangan yang diajukan pada saat permohonan izin. (4) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. orang perseorangan atau badan usaha yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; b. badan usaha di mana Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS bertindak sebagai pengendali; c. orang perseorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai pengendali dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf b; d. badan usaha yang pengendaliannya dilakukan oleh: 1. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a; atau 2. orang perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf c; e. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; f. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal: 1. dari orang perseorangan yang merupakan pengendali Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan/atau 2. dari Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e; g. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; h. badan usaha yang dewan komisaris dan/atau direksi merupakan: 1. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS; atau 2. dewan komisaris atau direksi pada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d; i. badan usaha di mana: 1. Dewan Komisaris atau Direksi, atau dewan komisaris atau direksi atau yang setara pada Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS sebagaimana dimaksud dalam huruf e bertindak sebagai pengendali; atau 2. dewan komisaris atau direksi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d bertindak sebagai pengendali; dan j. badan usaha yang memiliki ketergantungan keuangan (financial interdependence) dengan Perusahaan Syariah dan/atau pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i. (5) Perusahaan Syariah wajib memiliki dan menatausahakan daftar rincian pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi

Sitasi: Pasal 18 POJK 10/POJK.05/2019

Status regulasi

Berlaku (sebagian dicabut) Status diverifikasi advokat SPP

Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)

Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.