POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha dan izin UUS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai muatan perjanjian Pembiayaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf n sampai dengan huruf r dinyatakan berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.(2) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha dan izin UUS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban menyimpan dan memelihara dokumen bukti kepemilikan atas jaminan pembiayaan pada kantor pusat dan/atau kantor cabang Perusahaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.(3) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha dan izin UUS sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, kewajiban melaksanakan pengendalian fraud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dinyatakan berlaku 1 (satu) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.(4) Bagi Perusahaan Syariah yang telah memperoleh izin usaha sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan, ketentuan mengenai kewajiban untuk membentuk unit atau fungsi yang bertugas menangani pengendalian fraud dalam organisasi Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan berlaku 6 (enam) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.(5) Sertifikat di bidang pembiayaan syariah, penagihan, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, yang telah diperoleh dari lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan dinyatakan tetap sah dan berlaku.(6) Lembaga yang telah melaksanakan sertifikasi di bidang pembiayaan syariah, penagihan, dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi ketentuan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 114 POJK 10/POJK.05/2019
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.