POJK 10/POJK.05/2019 — PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
Status regulasi: Berlaku (sebagian dicabut)
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Diperiksa.
(1) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengenakan sanksi administratif berupa:a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; ataub. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS,tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan dalam hal Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS melakukan pelanggaran atas Pasal 79 huruf a dan Pasal 80.(2) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.(3) Apabila masa berlaku sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari libur, sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha berlaku hingga hari kerja pertama berikutnya.(4) Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS yang dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan usaha UUS.(5) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi administratif berupa:a. pembekuan kegiatan usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; ataub. pembekuan kegiatan usaha UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.(6) Dalam hal sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS masih berlaku dan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tetap melakukan kegiatan usaha, Otoritas Jasa Keuangan dapat langsung mengenakan sanksi administratif berupa:a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; ataub. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.(7) Dalam hal sampai dengan berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha atau pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa:a. pencabutan izin usaha bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah; ataub. pencabutan izin UUS bagi Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS.(8) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan sanksi administratif berupa:a. pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;b. pembekuan kegiatan UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;c. pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan ayat (7) huruf a; dan/ataud. pencabutan izin UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan ayat (7) huruf b,kepada masyarakat.
teks hasil ekstraksi; rujuk naskah resmi
Sitasi: Pasal 113 POJK 10/POJK.05/2019
Status regulasi
Berlaku (sebagian dicabut)Status diverifikasi advokat SPP
Dasar: Pasal 118 (PDF hlm. 88)
Sumber: ketentuan penutup dan JDIH. Tanggal cek: 2 November 2026.