BAB XII — MEDIA PENYAMPAIAN PERMOHONAN DAN LAPORAN AP DAN KAP KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN
Pasal 42
POJK 9/2023 — PENGGUNAAN JASA AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK DALAM KEGIATAN JASA KEUANGAN
Status regulasi: Berlaku
Bunyi dan keterangan
Keadaan: berlaku. Tingkat: Status diverifikasi advokat SPP.
(1) Dalam hal sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar pada batas waktu penyampaian laporan sehingga AP dan/atau KAP tidak dapat menyampaikan laporan, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada AP dan/atau KAP terjadinya gangguan teknis secara tertulis dan disampaikan:a. secara langsung kepada AP dan/atau KAP;b. melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan;c. melalui media elektronik; dan/ataud. media lainnya.(2) AP dan/atau KAP menyampaikan laporan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan bahwa gangguan teknis di Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah teratasi.(3) Dalam hal sistem perizinan dan registrasi terintegrasi Otoritas Jasa Keuangan mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, AP dan/atau KAP menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.(4) KAP yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan laporan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sampai dengan batas waktu penyampaian, memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memperoleh penundaan batas waktu penyampaian laporan.(5) Surat pemberitahuan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.(6) KAP yang mengalami keadaan kahar sehingga tidak dapat menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) secara daring, menyampaikan permohonan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan u.p. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon.